Komite Selarma

Komunitas, Informasi, Teknologi, dan Ekonomi untuk Larangan Mandiri
Bersama Kita Bersinergi
Kec. Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Email: komiteselarma@gmail.com | Website: selarma.blogspot.com

Breaking

Rabu, 05 November 2025

Apakah Sekolah Wajib Memiliki Komite?

Panduan Resmi

Apakah Sekolah Wajib Memiliki Komite?

Dasar hukum, fungsi inti, dan langkah cepat pembentukan Komite Sekolah.

Rujukan: Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
Kesimpulan Singkat: Ya, setiap satuan pendidikan wajib memiliki Komite Sekolah. Jika belum ada/aktif, segera bentuk atau reaktivasi melalui rapat orang tua/wali dan pemangku kepentingan.

1) Dasar Hukum

Permendikbud 75/2016

  • Pasal 3: Komite Sekolah dibentuk pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan.
  • Pasal 2(2): Komite berfungsi memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, dan menjadi mediator.
  • Pasal 4: Pembentukan melalui rapat orang tua/wali, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah.

Status Kepatuhan

  • Tanpa Komite: menyimpang dari tata kelola yang diatur.
  • Komite vakum/masa jabatan habis: reaktivasi melalui musyawarah & SK baru.

2) Fungsi & Peran Komite

Peran Inti

  • Advisory: memberi pertimbangan kebijakan (RKAS, program, mutu layanan).
  • Supporting: dukungan non/finansial yang transparan dan akuntabel.
  • Controlling: kontrol sosial untuk keterbukaan dan akuntabilitas.
  • Mediator: jembatan sekolah–orang tua–masyarakat.

Hal yang Bukan Wewenang

  • Komite bukan eksekutor akademik (jadwal mengajar, penilaian, dll.).
  • Tidak boleh pungutan tanpa mekanisme sah & persetujuan rapat.

3) Jika Sekolah Belum Memiliki Komite

Apakah melanggar? Tidak otomatis “pidana”, namun menyalahi ketentuan tata kelola. Dinas Pendidikan umumnya meminta klarifikasi/penertiban administrasi.

Apa yang harus dilakukan? Segera bentuk/reaktivasi melalui rapat orang tua/wali, susun kepengurusan, dan terbitkan SK Kepala Sekolah.

4) Langkah Cepat Pembentukan

  1. Inventarisasi masa jabatan komite sebelumnya (jika ada) & legalitasnya.
  2. Undang Rapat orang tua/wali, tokoh masyarakat, perwakilan sekolah (undangan resmi).
  3. Sidang Pembentukan: tata cara pemilihan, verifikasi calon, dan penetapan.
  4. Dokumentasi: Berita Acara, daftar hadir, foto rapat.
  5. SK Kepala Sekolah tentang Pengangkatan Pengurus Komite Sekolah.
  6. Sosialisasi tugas/fungsi & kanal komunikasi resmi komite.

5) Dokumen Wajib & Template

A. Berita Acara Rapat

<BERITA ACARA PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH>
Hari/Tanggal : ………………………………………
Tempat       : ………………………………………
Agenda       : Pembentukan/Restrukturisasi Komite Sekolah

Ringkasan Jalannya Rapat:
1) …………………………………………………………
2) …………………………………………………………
Keputusan:
- Menetapkan susunan Komite Sekolah periode … s.d. …
Daftar Hadir terlampir.

Pimpinan Rapat,                      Notulis,
(…………………)                       (…………………)

B. SK Kepala Sekolah

KEPUTUSAN KEPALA ………… (SD/SMP/SMA/SMK) …………
NOMOR: …/…/…/20…

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH PERIODE …

Menimbang : …
Mengingat : Permendikbud No. 75 Tahun 2016, dst.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan pengurus Komite Sekolah:
1. Ketua     : ………………………
2. Sekretaris: ………………………
3. Bendahara : ………………………
4. Anggota   : ……………………… (bila ada)

Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kepala Sekolah,
(……………………)
NIP/NRG (bila ada)

C. Struktur Minimal & Masa Jabatan

  • Ketua, Sekretaris, Bendahara (+ anggota sesuai kebutuhan).
  • Masa jabatan lazim: 3 tahun (sesuaikan hasil rapat & kebijakan daerah).
  • Anggota bukan dari unsur pendidik/tenaga kependidikan aktif di sekolah bersangkutan (hindari konflik kepentingan).

6) FAQ (Pertanyaan Umum)

Apakah sekolah boleh berjalan tanpa komite?

Secara aturan, komite wajib ada. Tanpa komite berarti menyimpang dari tata kelola. Jika vakum, segera bentuk kembali—tidak boleh dibiarkan permanen.

Siapa yang membentuk Komite Sekolah?

Melalui rapat orang tua/wali, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah. Penetapan pengurus disahkan dengan SK Kepala Sekolah.

Apakah komite boleh melakukan pungutan?

Dukungan masyarakat boleh dalam koridor kesukarelaan, transparansi, dan keputusan rapat. Hindari pungutan wajib yang bertentangan dengan aturan daerah/nasional.

7) Penutup

Komite Sekolah adalah jembatan kepercayaan antara sekolah dan masyarakat. Dengan mematuhi Permendikbud 75/2016, sekolah memastikan keputusan lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi mutu.

Disclaimer: Konten ini bersifat informatif dan tidak menggantikan kebijakan teknis daerah. Selaraskan dengan ketentuan Dinas Pendidikan setempat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox